Oleh: Fransiska Rosilawati
Fenomena demonstrasi (demo) dan pemogokan kembali mencuat ke permukaan. Terpetik berita bahwa sekitar 1.000 dari 4.000 pekerja di PT (Persero) Angkasa Pura (AP) I di sejumlah bandara di Indonesia direncanakan akan mogok kerja sejak Rabu (7/5) hari ini. Karno, Ketua Serikat Pekerja (SP) PT AP I Bandara Syamsudin Noor, menyatakan seluruh pekerja di Bandara Banua ini sepakat hanya akan memberikan kekuatan spiritual dengan doa bersama di halaman kantor PT AP I Bandara Syamsudin Noor, agar tuntutan mereka kepada manajemen AP I untuk menaikan gaji pokok, pembayaran tunjangan hari tua berdasarkan gaji terakhir, dan dana kesehatan pensiun dapat terpenuhi. Pekerja yang mogok kerja, informasinya antara lain bagian teknisi elektronika bandara, keamanan bandara, petugas pertolongan dan kecelakaan penerbangan serta pemadam kebakaran, dan petugas airport tax (pajak bandara). Dody Setiawan, Distric Manajer Batavia Air mengatakan "Kami sudah pastikan kondisi di Bandara Syamsudin Noor dan Balikpapan pemantauannya baik-baik saja. Jadi kalau ada demo nanti tidak ada pembatalan penerbangan," Erlan Wahyudi, Kepala Cabang Lion Air, mengatakan Tidak ada yang perlu diantisipasi. Bandara sini aman, tujuan juga aman," (BANJARBARU, BPOST Selasa, 6-5-2008).
Sementara itu, Darwoto, Direktur Utama Angkasa Pura I. Rabu (7/5) Kepada radio Suara Surabaya, mengatakan demo yang dilakukan mulai Rabu hingga Jumat (07/05-09/05) dipastikan tidak mengganggu kegiatan operasional bandara. Prinsipnya pihak manajemen mengajak berunding untuk mencari solusi. Tapi perlu diketahui bahwa di BUMN itu tingkat kesejahteraan pegawai ada standarnya. Semua rencana perubahan kesejahteraan harus dilaporkan dan mendapatkan ijin dari pemegang saham.demo ini hanya diikuti beberapa pengurus dari 13 bandara di bawah naungan Angkasa Pura I , sedangkan bandara Juanda hanya sebatas dukungan moral. Mereka memakai baju hitam dan mengenakan pita hitam di lengan kanan, demo hari ini tidak mewakili keinginan seluruh pegawai. Pendemo menginginkan kenaikan gaji pokok tahun 2007 sebesar 15%. Namun yang disetujui oleh pemegang saham adalah kenaikan gaji karyawan tahun 2008 sebesar 20%. Kenaikan ini sudah disetujui karyawan sejak Januari 2008 lalu. Berarti manajemen sudah bertindak bijaksana. Hingga sekarang, gaji karyawan tahun 2008 sesudah kenaikan 20% belum dikeluarkan. “Nanti akan dirapel uang yang belum diterima,” katanya (Radio Suara Surabaya, 7 Mei 2008).
Sedangkan di wilayah lain, Mogok Kerja Karyawan AP I di Biak Digelar Sejak Pkl 05.00 WIT. Primus, koordinator aksi, saat dihubungi detikcom Rabu (7/5/) mengatakan aksi hari ini selama 6 jam, Rabu hari ke 2 akan dilaksanakan selama 12 jam dan hari ke 3 selama 24 jam. Apabila tidak dipenuhi Bali dan Surabaya siap bergabung, para karyawan sudah minta maaf kepada masyarakat, sebab aksi ini sudah pasti mengganggu pelayanan di bandara. Keselamatan penerbangan jadi tidak terjamin karena tidak ada yang mengecek operasi. Ada beberapa jadwal yang mengalami perubahan, aksi ini telah mendapat dukungan dari DPRD Biak dan Dewan Adat setempat. Hal itu dilakukan karena tuntutan perbaikan kesejahteraan karyawan tidak kunjung dilakukan. Kami ini sebelumnya sudah 4 kali demo, 5 kali ketemu Menteri BUMN, 2 kali ketemu Wapres JK, saat Pak Hatta Rajasa jadi Menhub juga kami temui," sejumlah karyawan diintimidasi dari manajemen dan aparat (Biak, 7/5/2008).
Gejala Komunikasi
Demonstrasi (demo) dan rencana pemogokan pada intinya mengemuka oleh karena ada ketidakpuasan dalam sebuah sistem kerja. Gambaran di atas yaitu demo dan rencana mogok kerja karyawan PT (Persero) Angkasa Pura (PT AP) di beberapa tempat belakangan ini tidak lebih sebagai upaya mengekspresikan pendapat para pekerja dalam menyikapi kondisi di lingkungan kerja mereka. Demo sebagai ungkapan dari rasa kekesalan terhadap sebuah permasalahan yang menyentuh kepentingan para pelakunya seperti sudah biasa dilakukan di banyak tempat. Hal tersebut seiring dengan dibukanya kran kebebasan, sehingga setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat di muka umum.
Maraknya demo menuntut peningkatan kesejahteraan (gaji) karyawan PT AP ini sebenarnya dapat dipahami. Kenaikan gaji yang telah diputuskan namun belum juga dibayarkan merupakan suatu persoalan yang tentunya perlu segera dicari jalan pemecahannya. Menurut sudut pandang ilmu komunikasi, demo dapat diartikan sebagai gejala komunikasi dalam suatu organisasi, juga merupakan salah satu cara penyampaian pendapat dalam merespons suatu kebijakan. Aktivitas demo dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai suatu tanggapan atas kebijakan yang dianggap merugikan atau setidaknya kurang sejalan dengan pemenuhan kepentingan atas kebijakan yang sudah ditetapkan.
Cuplikan pemberitaan tentang demo dan rencana pemogokan yang terjadi dalam tubuh lembaga penerbangan PT Angkasa Pura seperti telah digambarkan di atas dan dimuat oleh media massa serta dipublikasikan melalui media online tersebut cukup menggambarkan adanya persoalan serius yang kini dihadapi oleh dunia penerbangan di Indonesia. Fokus permasalahannya terletak pada penundaan pembayaran kenaikan gaji karyawan sehingga tuntutan kesejahteraan karyawan terus dilakukan untuk menekan pihak manajemen PT AP di beberapa wilayah Indonesia.
Pendekatan Komunikasi
Dalam telaah manajemen, peristiwa demo dan rencana pemogokan dapat dipandang sebagai gangguan terhadap kelancaran sistem dan mekanisme kerja. Jika persoalannya tidak segera di atasi dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama maka kinerja perusahaan PT Angkasa Pura akan sedikit banyak terganggu. Apalagi dengan mengingat bahwa perusahaan ini banyak menyentuh aktivitas berbagai pihak dan lebih pada jasa pelayanan umum (penerbangan) sebaiknya pihak manajer layak segera turun tangan. Mendengar apa yang diutarakan oleh para pendemo (walaupun tidak semua karyawan melakukannya) akan dapat meredam “api dalam sekam”. Hal demikian sangat beralasan, karena sangat dikhawatirkan bila peristiwa ini berlanjut dan berkembang dilakukan tuntutan yang sama di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura maka aktivitas maupun keselamatan penerbangan nasional bakalan terganggu.
Dilihat dari peristiwanya, nampaknya demo dan rencana pemogokan sebagian karyawan PT AP ini merupakan pelampiasan rasa kekesalan terhadap penundaan kenaikan gaji yang seharusnya diterimakan beberapa bulan yang lalu. Namun mengingat belum memperoleh kejelasan dari pihak manajemen kemudian digalanglah apa yang dinamakan tuntutan kesejahteraan tersebut.
Sangat boleh jadi kasus ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sering terjadi di hampir setiap institusi di mana pun. Namun dapat ditengarai bahwa faktor penyebab salah satunya adalah kebuntuan komunikasi dalam organisasi PT AP itu sendiri. Kebijakan yang tidak dibarengi sosialisasi seringkali membuahkan persepsi yang beragam, terlebih hal ini menyangkut kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Sehingga demo dan rencana mogok yang telah disampaikan para karyawan PT AP di beberapa wilayah kerjanya tersebut tidak lebih sebagai umpan balik (feedback) atas kebijakan yang sudah ada.
Di dunia komunikasi, feedback merupakan sebuah reaksi atas kepentingan yang tidak atau belum terpenuhi. Perlu dipahami pula bahwa feedback adalah sistem komunikasi yang mengontrol secara teknis terhadap sistem yang berjalan supaya ada input dan output. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa umpan balik (feedback) merupakan bagian dari aktivitas komunikasi dan informasi yang tidak kalah pentingnya sebagai elemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Umpan balik dapat menjadikan salah satu ukuran sejauhmana aktivitas komunikasi yang dilancarkan itu mendapat respons (positif atau negatif) dari komunikan. Tanpa adanya umpan balik ini mestinya layak dipertanyakan apakah isi komunikasi (kebijakan) dilangsungkan telah efektif atau tidak, dalam arti diketahui, dimengerti, kemudian disadari oleh pihak yang menjadi sasaran.
Pada era reformasi dan demokratisasi, aktivitas komunikasi yang mampu membuahkan umpan balik sangat diperlukan, bahkan dibutuhkan sebagai bagian untuk memperbaiki kebijakan yang telah diambil dan diberlakukan. Komunikasi berupa umpan balik (feedback) dalam berbagai bentuknya seperti demo, sebagai penyampaian aspirasi dan opini, baik yang dilontarkan oleh para karyawan dan telah diliput media massa mestinya dapat dimaknai bahwa kebijakan dalam penundaan pemberian kenaikan gaji dalam rangka menyejahterakan karyawan PT AP yang selama ini telah diputuskan oleh pihak manajemen nampaknya kurang dapat diterima oleh para karyawan. Dengan demikian munculnya umpan balik tersebut mestinya perlu mendapat tempat tersendiri, dihimpun dan diakomodir sebagai bahan masukan dalam rangka memperbaiki sekaligus mengembangkan sistem penggajian secara menyeluruh. Melalui pendekatan komunikasi hal demikian dapat dilakukan supaya semua pihak secara terkait dapat mengemukakan uneg-unegnya untuk diputuskan secara bersama.
_____________
Fenomena demonstrasi (demo) dan pemogokan kembali mencuat ke permukaan. Terpetik berita bahwa sekitar 1.000 dari 4.000 pekerja di PT (Persero) Angkasa Pura (AP) I di sejumlah bandara di Indonesia direncanakan akan mogok kerja sejak Rabu (7/5) hari ini. Karno, Ketua Serikat Pekerja (SP) PT AP I Bandara Syamsudin Noor, menyatakan seluruh pekerja di Bandara Banua ini sepakat hanya akan memberikan kekuatan spiritual dengan doa bersama di halaman kantor PT AP I Bandara Syamsudin Noor, agar tuntutan mereka kepada manajemen AP I untuk menaikan gaji pokok, pembayaran tunjangan hari tua berdasarkan gaji terakhir, dan dana kesehatan pensiun dapat terpenuhi. Pekerja yang mogok kerja, informasinya antara lain bagian teknisi elektronika bandara, keamanan bandara, petugas pertolongan dan kecelakaan penerbangan serta pemadam kebakaran, dan petugas airport tax (pajak bandara). Dody Setiawan, Distric Manajer Batavia Air mengatakan "Kami sudah pastikan kondisi di Bandara Syamsudin Noor dan Balikpapan pemantauannya baik-baik saja. Jadi kalau ada demo nanti tidak ada pembatalan penerbangan," Erlan Wahyudi, Kepala Cabang Lion Air, mengatakan Tidak ada yang perlu diantisipasi. Bandara sini aman, tujuan juga aman," (BANJARBARU, BPOST Selasa, 6-5-2008).
Sementara itu, Darwoto, Direktur Utama Angkasa Pura I. Rabu (7/5) Kepada radio Suara Surabaya, mengatakan demo yang dilakukan mulai Rabu hingga Jumat (07/05-09/05) dipastikan tidak mengganggu kegiatan operasional bandara. Prinsipnya pihak manajemen mengajak berunding untuk mencari solusi. Tapi perlu diketahui bahwa di BUMN itu tingkat kesejahteraan pegawai ada standarnya. Semua rencana perubahan kesejahteraan harus dilaporkan dan mendapatkan ijin dari pemegang saham.demo ini hanya diikuti beberapa pengurus dari 13 bandara di bawah naungan Angkasa Pura I , sedangkan bandara Juanda hanya sebatas dukungan moral. Mereka memakai baju hitam dan mengenakan pita hitam di lengan kanan, demo hari ini tidak mewakili keinginan seluruh pegawai. Pendemo menginginkan kenaikan gaji pokok tahun 2007 sebesar 15%. Namun yang disetujui oleh pemegang saham adalah kenaikan gaji karyawan tahun 2008 sebesar 20%. Kenaikan ini sudah disetujui karyawan sejak Januari 2008 lalu. Berarti manajemen sudah bertindak bijaksana. Hingga sekarang, gaji karyawan tahun 2008 sesudah kenaikan 20% belum dikeluarkan. “Nanti akan dirapel uang yang belum diterima,” katanya (Radio Suara Surabaya, 7 Mei 2008).
Sedangkan di wilayah lain, Mogok Kerja Karyawan AP I di Biak Digelar Sejak Pkl 05.00 WIT. Primus, koordinator aksi, saat dihubungi detikcom Rabu (7/5/) mengatakan aksi hari ini selama 6 jam, Rabu hari ke 2 akan dilaksanakan selama 12 jam dan hari ke 3 selama 24 jam. Apabila tidak dipenuhi Bali dan Surabaya siap bergabung, para karyawan sudah minta maaf kepada masyarakat, sebab aksi ini sudah pasti mengganggu pelayanan di bandara. Keselamatan penerbangan jadi tidak terjamin karena tidak ada yang mengecek operasi. Ada beberapa jadwal yang mengalami perubahan, aksi ini telah mendapat dukungan dari DPRD Biak dan Dewan Adat setempat. Hal itu dilakukan karena tuntutan perbaikan kesejahteraan karyawan tidak kunjung dilakukan. Kami ini sebelumnya sudah 4 kali demo, 5 kali ketemu Menteri BUMN, 2 kali ketemu Wapres JK, saat Pak Hatta Rajasa jadi Menhub juga kami temui," sejumlah karyawan diintimidasi dari manajemen dan aparat (Biak, 7/5/2008).
Gejala Komunikasi
Demonstrasi (demo) dan rencana pemogokan pada intinya mengemuka oleh karena ada ketidakpuasan dalam sebuah sistem kerja. Gambaran di atas yaitu demo dan rencana mogok kerja karyawan PT (Persero) Angkasa Pura (PT AP) di beberapa tempat belakangan ini tidak lebih sebagai upaya mengekspresikan pendapat para pekerja dalam menyikapi kondisi di lingkungan kerja mereka. Demo sebagai ungkapan dari rasa kekesalan terhadap sebuah permasalahan yang menyentuh kepentingan para pelakunya seperti sudah biasa dilakukan di banyak tempat. Hal tersebut seiring dengan dibukanya kran kebebasan, sehingga setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat di muka umum.
Maraknya demo menuntut peningkatan kesejahteraan (gaji) karyawan PT AP ini sebenarnya dapat dipahami. Kenaikan gaji yang telah diputuskan namun belum juga dibayarkan merupakan suatu persoalan yang tentunya perlu segera dicari jalan pemecahannya. Menurut sudut pandang ilmu komunikasi, demo dapat diartikan sebagai gejala komunikasi dalam suatu organisasi, juga merupakan salah satu cara penyampaian pendapat dalam merespons suatu kebijakan. Aktivitas demo dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai suatu tanggapan atas kebijakan yang dianggap merugikan atau setidaknya kurang sejalan dengan pemenuhan kepentingan atas kebijakan yang sudah ditetapkan.
Cuplikan pemberitaan tentang demo dan rencana pemogokan yang terjadi dalam tubuh lembaga penerbangan PT Angkasa Pura seperti telah digambarkan di atas dan dimuat oleh media massa serta dipublikasikan melalui media online tersebut cukup menggambarkan adanya persoalan serius yang kini dihadapi oleh dunia penerbangan di Indonesia. Fokus permasalahannya terletak pada penundaan pembayaran kenaikan gaji karyawan sehingga tuntutan kesejahteraan karyawan terus dilakukan untuk menekan pihak manajemen PT AP di beberapa wilayah Indonesia.
Pendekatan Komunikasi
Dalam telaah manajemen, peristiwa demo dan rencana pemogokan dapat dipandang sebagai gangguan terhadap kelancaran sistem dan mekanisme kerja. Jika persoalannya tidak segera di atasi dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama maka kinerja perusahaan PT Angkasa Pura akan sedikit banyak terganggu. Apalagi dengan mengingat bahwa perusahaan ini banyak menyentuh aktivitas berbagai pihak dan lebih pada jasa pelayanan umum (penerbangan) sebaiknya pihak manajer layak segera turun tangan. Mendengar apa yang diutarakan oleh para pendemo (walaupun tidak semua karyawan melakukannya) akan dapat meredam “api dalam sekam”. Hal demikian sangat beralasan, karena sangat dikhawatirkan bila peristiwa ini berlanjut dan berkembang dilakukan tuntutan yang sama di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura maka aktivitas maupun keselamatan penerbangan nasional bakalan terganggu.
Dilihat dari peristiwanya, nampaknya demo dan rencana pemogokan sebagian karyawan PT AP ini merupakan pelampiasan rasa kekesalan terhadap penundaan kenaikan gaji yang seharusnya diterimakan beberapa bulan yang lalu. Namun mengingat belum memperoleh kejelasan dari pihak manajemen kemudian digalanglah apa yang dinamakan tuntutan kesejahteraan tersebut.
Sangat boleh jadi kasus ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sering terjadi di hampir setiap institusi di mana pun. Namun dapat ditengarai bahwa faktor penyebab salah satunya adalah kebuntuan komunikasi dalam organisasi PT AP itu sendiri. Kebijakan yang tidak dibarengi sosialisasi seringkali membuahkan persepsi yang beragam, terlebih hal ini menyangkut kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Sehingga demo dan rencana mogok yang telah disampaikan para karyawan PT AP di beberapa wilayah kerjanya tersebut tidak lebih sebagai umpan balik (feedback) atas kebijakan yang sudah ada.
Di dunia komunikasi, feedback merupakan sebuah reaksi atas kepentingan yang tidak atau belum terpenuhi. Perlu dipahami pula bahwa feedback adalah sistem komunikasi yang mengontrol secara teknis terhadap sistem yang berjalan supaya ada input dan output. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa umpan balik (feedback) merupakan bagian dari aktivitas komunikasi dan informasi yang tidak kalah pentingnya sebagai elemen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Umpan balik dapat menjadikan salah satu ukuran sejauhmana aktivitas komunikasi yang dilancarkan itu mendapat respons (positif atau negatif) dari komunikan. Tanpa adanya umpan balik ini mestinya layak dipertanyakan apakah isi komunikasi (kebijakan) dilangsungkan telah efektif atau tidak, dalam arti diketahui, dimengerti, kemudian disadari oleh pihak yang menjadi sasaran.
Pada era reformasi dan demokratisasi, aktivitas komunikasi yang mampu membuahkan umpan balik sangat diperlukan, bahkan dibutuhkan sebagai bagian untuk memperbaiki kebijakan yang telah diambil dan diberlakukan. Komunikasi berupa umpan balik (feedback) dalam berbagai bentuknya seperti demo, sebagai penyampaian aspirasi dan opini, baik yang dilontarkan oleh para karyawan dan telah diliput media massa mestinya dapat dimaknai bahwa kebijakan dalam penundaan pemberian kenaikan gaji dalam rangka menyejahterakan karyawan PT AP yang selama ini telah diputuskan oleh pihak manajemen nampaknya kurang dapat diterima oleh para karyawan. Dengan demikian munculnya umpan balik tersebut mestinya perlu mendapat tempat tersendiri, dihimpun dan diakomodir sebagai bahan masukan dalam rangka memperbaiki sekaligus mengembangkan sistem penggajian secara menyeluruh. Melalui pendekatan komunikasi hal demikian dapat dilakukan supaya semua pihak secara terkait dapat mengemukakan uneg-unegnya untuk diputuskan secara bersama.
_____________
Tidak ada komentar:
Posting Komentar